Asosiasi Perusahaan dan Konsultan Telematika Indonesia

Memuat...

Kamis, 02 Maret 2017

4 Maret Raja Salman ke Bali, 42 Penerbangan Alami Delay

JAKARTA, ASPEKTI- Otoritas Bandar Udara Wilayah IV telah mengeluarkan surat penerbangan terdampak kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dari Saudi Arabia, di Bali. 

Total ada 42 penerbangan yang akan alami delay di Bandara Ngurah Rai pada 4 Maret 2017.

"Sehubungan rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud di Provinsi Bali tanggal 4 Maret 2017," tulis Kepala Kantor Otban Wilayah IV, Bintang Hidayat, Kamis (2/3/2017).

Surat tertanggal 1 Maret 2017 itu menyebutkan data dan izin rute penerbangan tanggal 4 Maret 2017 untuk pukul 18.30-20.30 WITA akan disesuaikan, sehingga ada 42 penerbangan domestik dan internasional di Bandara Ngurah Rai yang akan mengalami delay.

"Terdapat total 42 penerbangan yang kemungkinan terdampak saat kedatangan pesawat VVIP di Bandara I Gusti Ngurah Rai," ujar Bintang.

Untuk menghindari delay terlalu lama, perusahaan dari 42 penerbangan itu diminta untuk melakukan perubahan slot time keberangkatan dan kedatangan dari AirNav dan Angkasa Pura I, sehinga diharapkan kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi di Provinsi Bali dapat berjalan dengan lancar dan aktivitas penerbangan komersial tetap terlaksana. (sumber: detikcom) 

Berita ini dapat dibaca di http://aspekti.org/
Share:

Pemerintah Diminta Optimalkan Kerja Sama dengan Arab Saudi

JAKARTA, ASPEKTI-  Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi telah menandatangani 11 nota kesepahaman (MoU) kerja sama bilateral, namun berhasil tidaknya kerja sama itu tergantung pada kementerian teknis yang bakal mengeksekusinya.

“Kita enggak tahu (seberapa besar efek kerja sama itu), tergantung technical ministry,” kata pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani, Kamis (2/3/2017).

Menurut dia, bantuan yang diberikan Arab Saudi kepada sebuah negara cukup besar. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat mengalami krisis minyak, saat itu dana yang dialirkan Arab Saudi untuk membantu negara Paman Sam itu cukup membantu proses pemulihan.

“Saya pikir tidak ada salahnya di Indonesia, oke investasi, tapi untuk menciptakan lapangan kerja, transfer of technology, pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Dari sisi kedekatan, ia menambahkan, hubungan Arab Saudi dan Indonesia sebenarnya cukup baik, khususnya di bidang kultural dan agama, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

Oleh sebab itu, hubungan baik tersebut sebaiknya ditingkatkan lewat sektor lain, seperti perdagangan atau kerja sama dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Saudi.

Selain itu, ia mengatakan, Indonesia harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang kerja sama yang ada.

Menurut dia, saat ini Arab Saudi memiliki kecenderungan lebih terbuka dalam menjalin kerja sama dengan negara lain.

“Mereka perlu penyegaran juga, karena kemajuan ekonomi sekarang adanya di Asia dan Asia Tenggara. Mereka sekarang lebih terbuka tidak seperti dulu yang tertutup karena kekhawatiran akan terjadinya Arab Spring," ujar Evi.

Lebih jauh, ia mengatakan, kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi juga dapat menjadi opsi bagi pemerintah dalam menjalin kerja sama dengan negara lain, yang selama ini dikenal dekat dengan China.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan menteri-menteri yang menandatangani nota kesepahaman dengan Arab Saudi untuk segera menindaklanjutinya.

"Untuk menindaklanjuti pertemuan di antara kedua pemimpin, maka kedua pemimpin sepakat untuk segera menindaklanjuti segala kesepakatan itu dengan mengirimkan para menterinya," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (sumber: kompas.com)

Berita ini dapat dibaca di http://aspekti.org/
Share:

Pelantikan Pengurus BPP Ardin Mundur ke 15 Maret 2017

JAKARTA, ASPEKTI-  Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (ARDIN) memundurkan jadwal pelantikan pengurus BPP Ardin Indonesia dan penyelenggaraan seminar yang semula akan dihelat pada 1 Maret 2017.

"Pengunduran jadwal tersebut sehubungan dengan kedatangan delegasi dari Saudi Arabia pada 1-9 Maret 2017, sehingga Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) yang sedianya akan menghadiri seminar sebagai narasumber, berhalangan hadir karena diminta untuk mendampingi Presiden dalam rangka kunjungan Raja Arab tersebut," jelas Ketua Umum Ardin Indonesia Bambang Soesatyo, seperti dikutip dari surat tertanggal 27 Februari 2017 dan ditujukan kepada Menkeu.

Dengan adanya pemunduran tersebut, acara pelantikan dan seminar akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Rabu, 15 Maret 2017
Waktu          : Pukul 09.00-17.00 WIB
Tempat        : Ballroom The Sultan Hotel & Residance, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
(man) 

Berita ini dapat dibaca di http://aspekti.org/
Share:

Kemenkominfo Gelar Ujian Sertifikasi Nasional SKKNI di Banjarmasin

BANJARMASIN, ASPEKTI-  Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika Balitbang SDM Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Komputer menyelenggarakan ujian Sertifikasi Nasional berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Ujian yang berlangsung pada 28 Februari-2 Maret 2017 ini diperuntukan bagi Profesi Bidang Keahlian Programmer (Cluster Junior Programming), Operator (Cluster Computer Operator Assistant), dan Desain Grafis (Cluster Grafika Fundamental) di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Golden Galaxy Hotel, Banjarmasin.

“Kegiatan ini diperuntukkan bagi angkatan kerja muda, utamanya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, D1, D2 dan D3 bidang TIK sederajat di sekitar Kalimantan Selatan yang belum memiliki pekerjaan, dengan target peserta sebanyak 75 orang,” ujar Kepala Bidang Profesi Pusbang Litprof SDM Informatika Ramon Kaban seperti dilansir laman Kemenkominfo, Kamis (2/3/2017).

Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kalimantan Selatan MH Rusdiansyah mengatakan, tenaga kerja di Kalimantan Selatan yang memiliki sertifikat SKKNI bidang informatika baru berjumlah 152 orang. 

Oleh karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi kegiatan ini. 

“Mengingat pentingnya sertifikasi keahlian pada masa ini, Pemerintah Provinsi akan turun tangan membantu Pemerintah Pusat dalam memberikan fasilitasi sertifikasi SKKNI bagi angkatan kerja di Kalimantan Selatan yang akan dimulai pada triwulan kedua 2017,” ujarnya.

Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika, Hedi M Idris, sebelum membuka kegiatan ini secara resmi mengakui pentingnya kegiatan Sertifikat Keahlian pada era pasar bebas barang dan jasa, termasuk sumber daya manusia, di kawasan ASEAN atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai sejak 2015. 

“Hal ini merupakan tantangan, peluang, sekaligus ancaman bagi tenaga kerja nasional Indonesia, sehingga diperlukan tenaga kerja profesional yang tersertifikasi agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain,” katanya.

Hedi menjelaskan, angkatan kerja muda di Indonesia rata-rata telah memiliki keahlian yang tinggi, namun sikap kerja tenaga kerja Indonesia masih kalah dari tenaga kerja asing. Sikap kerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi SKKNI, sehingga peserta yang memiliki sertifikat diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi dalam keahlian, tapi juga dalam sikap kerja. 

“Jadi selain pengakuan terhadap keahlian yang dimiliki, sertifikasi ini kami harapkan bisa mencetak tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia khususnya di bidang informatika yang profesional,” jelas Hedi.

Pada 2017 ini Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika akan melaksanakan sebanyak 41 kali kegiatan serupa di seluruh wilayah Indonesia. Ada pun sertifikasi di Banjarmasin ini merupakan rangkaian kegiatan yang ketiga setelah Padang dan Palembang. 

Kegiatan berikutnya atau yang keempat akan dilaksanakan di Kota Balikpapan pada tanggal 1-3 Maret 2017. (man)
Share:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Terpopuler

Arsip

Pageview