Lelang Frekuensi, Kominfo Diminta Awasi Komitmen Perusahaan Pemenang

JAKARTA, ASPEKTI- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah melakukan uji publik terkait lelang frekuensi blok kosong di 2,1 GHz dan 2,3 GHz. 

Selama proses tersebut, yang harus diperhatikan adalah komitmen operatornya karena selama ini yang menjadi fokus dalam lelang frekuensi hanya menyoal syarat, mekanisme, dan operator, namun tidak menitikberatkan pada komitmen operator apabila memenangkan tender tersebut.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, menuturkan, kontrak adalah hal yang paling penting untuk mengetahui komitmen operator bila nanti mendapatkan spektrum tambahan itu.

"Ada yang tak kalah penting, yaitu materi kontrak. Lelang itu untuk memilih siapa penyelenggaran terbaik, tetapi yang lebih kritikal itu soal kontrak atau bekerja nanti," katanya di Tjikini Lima, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

BERITA TERKAIT

- UU Penyiaran Rampung Direvisi, Frekuensi 700 MHz Dilelang

- Soal Lelang 2 Frekuensi Radio, DPR Panggil Menkominfo

Ia menambahkan, secara urutan dalam proses pengadaan kontrak itu hanya ada di tempat ketiga. Untuk tempat pertama tentang perencanaan, diikuti dengan pemilihan/seleksi penyedia terbaik, ikatan kontrak/pelaksanaan, dan pemanfaatan akses.

"Nah, kontrak ini harus diperhatikan, karena sebelumnya-sebelumnya sering lalai dan tidak cermat memperhatikan kontrak. Banyak pengalaman kalau kontrak jadi sumber masalah," tegasnya.

Ia mengingatkan, bila kontrak sudah ditandatangani, maka Peraturan Presiden (Perpres) pun tak sanggup untuk menandinginya, karena peraturan yang lebih tinggi setelah kontrak diteken dalah Undang-Undang Dasar (UUD).

Maka dari itu, katanya, dalam lelang frekuensi, memperhatikan kontrak yang disodorkan operator menjadi kewajiban untuk dicermati. Terutama soal komitmen terhadap pemanfaatan frekuensi untuk masyarakat.

"Kontrak lebih penting dari sekedar proses lelang itu sendiri," pungkasnya. (sumber: detikNET)