Soal Konflik Transportasi Online, KPPU; Pemerintah Harus Tegas

JAKARTA, ASPEKTI- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas dalam pengaturan jasa transportasi.

Hal ini disampaikan menyusul kian memanasnya persaingan antara bisnis transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online, dengan transportasi konvensional. Bahkan mulai melebar ke berbagai daerah di Tanah Air. 

"Saat ini kebijakan pemerintah untuk angkutan konvensional dan angkutan online masih belum seragam. Misalnya, menyoal kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat angkutan, seperti pajak dan uji kelayakan kendaraan," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf seperti dilansir detikNET, Sabtu (26/3/2017). 

Ia mencontohkan adanya kewajiban bagi angkutan konvensional yang lebih berat dibanding angkutan berbasis aplikasi, sehingga tarif angkutan konvensional lebih mahal dibanding tarif transportasi online, dan para membuat pelaku usahanya sulit bersaing. 

BERITA TERKAIT

-  3 Operator Transportasi Online Tolak 3 Poin dalam Revisi Permenhub 32

-  Transportasi Online, Disuka Tapi Dibenci

Alhasil, kata dia, adalah hal yang wajar jika kemudian muncul tuntutan dari pelaku transportasi konvensional agar transportasi online yang juga terdiri dari ojek dan taksi tersebut ditertibkan. 

"Regulasi yang digunakan, baik untuk angkutan konvensional maupun online, harus sama, sehingga masing-masing pelaku usaha bisa bersaing satu sama lain," imbuhnya.

Selain soal regulasi, pemerintah juga diminta tegas dalam memberikan sanksi kepada semua pelaku usaha yang melanggar peraturan, baik pengusaha transportasi online maupun konvensional, agar tidak memicu kecemburuan sosial yang dapat berakibat buruk bagi bisnis transportasi di Indonesia.

"Dengan perlakuan yang sama, seluruh pelaku usaha akan merasa mendapatkan perlakuan yang sama," pungkas Syarkawi. (man)