Satelit Telkom 3S Sudah di Jalur Orbit

JAKARTA, ASPEKTI- Satelit Telkom 3S milik PT Telkom telah berada di jalur orbit geostasioner di ketinggian 36.000 km di atas permukaan laut, setelah diluncurkan pada 14 Februari 2017 pukul 18.39 waktu Kourou, French Guiana.

Satelit itu saat ini berada pada posisi sementara di 135.5 derajat bujur timur, dan siap menjalani pengetesan fungsi seluruh transponder C-Band dan Extended C-Band. 

Selanjutnya, Telkom 3S akan digeser ke posisi orbit operasional di 118 derajat bujur timur untuk juga dilakukan uji fungsi seluruh transponder Ku-Band sebelum dilakukan pembebanan trafik. 

Dengan normalnya seluruh fase teknis dan stabilnya posisi satelit, Telkom 3S diperkirakan segera beroperasi pada pertengahan April 2017.

Keberadaaan Satelit Telkom 3S akan melengkapi fungsi Satelit Telkom-1 dan Telkom-2 untuk memenuhi kebutuhan layanan komunikasi domestik. 

Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo, menjelaskan bahwa teknologi satelit merupakan sistem telekomunikasi komplementer, melengkapi jaringan serat optik dan sistem komunikasi terrestrial yang mampu menjangkau area Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

"Dua per tiga dari wilayah Indonesia belum terjangkau sistem komunikasi terrestrial. Oleh karena itu, teknologi satelit dan terestrial merupakan jaringan yang saling melengkapi, dimana satelit bermanfaat memenuhi kebutuhan infrastruktur di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan teresterial sehingga mampu meniadakan kesenjangan akses informasi," jelas Arif, Selasa (28/2/2017).

Hingga saat ini, Telkom telah membangun jaringan tulang punggung pita lebar nasional dari Sabang sampai Merauke. 

Terakhir, pada awal 2016, Telkom telah menyelesaikan pembangunan jaringan serat optik Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) yang menghubungkan wilayah Sulawesi, Maluku, hingga ke kota-kota di Papua antara lain Jayapura, Sarmi, Biak, Manokwari, Sorong, Fak Fak, Kaimana, Timika dan Merauke. Bahkan ke depan, Telkom telah merencanakan untuk membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) antara Jayapura dan Manokwari sepanjang 1000 km sebagai jalur diversity dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.

Dengan telah tergelarnya jaringan SMPCS yang ditunjang dengan sistem komunikasi satelit, kesenjangan akses informasi, khususnya di wilayah Indonesia timur, diharapkan dapat teratasi sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri. (sumber: DetikNet)

Berita ini dapat dibaca di http://aspekti.org//

Read More

Orang Terkaya Kedua di AS Borong Saham Apple Senilai Rp 240 Triliun

Warren Buffet. (Foto: Ist)

WASHINGTON, ASPEKTI- Saham-saham teknologi masih menjadi incaran investor di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk oleh para konglomerat di Amerika Serikat (AS).

CNBC melansir, Warren Buffett, orang terkaya kedua di AS, baru-baru ini memborong saham Apple Inc dengan nilai fantastis, yaitu US$18 miliar atau setara Rp240 triliun.

"Buffet membeli saham raksasa teknologi AS tersebut dengan total kepemilikan 133 juta lembar saham," ungkap media tersebut, Selasa (28/2/2017).

Pria dengan kekayaan US$76,5 miliar (Rp1.017 triliun) itu dikabarkan mulai mengakumulasi saham Apple sejak 2016 lalu. Awalnya hanya 120 juta lembar saham, kini sudah naik lagi menjadi 133 juta lembar saham.

Investor berumur 86 tahun itu kepincut saham Apple setelah produsen iPhone tersebut melaporkan kinerja keuangan yang ciamik pada akhir 2016. 

"Menurutku Apple punya produk yang sangat dicintai masyarakat," kata Buffett.

Atas kepemilikan sahamnya itu, Berkshire Hathaway akan menerima dividen sekitar US$300 juta (Rp 3,9 triliun) dari Apple tiap tahun. 

Jika Presiden AS Donald Trump memenuhi janjinya untuk memangkas pajak, maka pemasukan Apple bisa lebih besar lagi, artinya dividen pun bisa lebih tinggi.

Selama ini Buffett selalu berinvestasi di sektor produk konsumer, seperti Coca-Cola, Heinz, dan lain-lain. Buffett sendiri menganggap produk-produk Apple juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari layaknya produk konsumer.

Di AS, kekayaan Buffett hanya diungguli Bill Gates dengan harta mencapai US$86,4 miliar (Rp1.150 triliun). (man)

Berita ini dapat dibaca di http://aspekti.org//

Read More

Qualcomm Pamer Internet 1 Gbps di Xperia XZ Premium

BARCELONA, ASPEKTI- Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar nama Qualcomm? Sebagian besar dari Anda pasti akan menjawab, Qualcomm adalah produsen dari chipset Snapdragon. 

Jawaban tersebut tidak salah, namun masih ada satu lagi spesialisasi dari perusahaan asal AS tersebut. Qualcomm juga merupakan perusahaan pengembang teknologi jaringan, seperti 3G dan 4G. 

Di ajang Mobile World Congress (MWC) 2017 yang sedang berlangsung di Barcelona, Spanyol, Qualcomm memamerkan teknologi jaringan terbaru hasil pengembangannya. Teknologi tersebut disebut-sebut sebagai Gigabit LTE. 

Menurut Qualcomm, sebuah perangkat yang sudah dibekali dengan teknologi Gigabit LTE, secara teori dapat merasakan internet dengan kecepatan hingga 1 Gbps. 

Pamer teknologi tersebut dilakukan langsung di booth Qualcomm yang terletak di Hall 3 dengan nomor 3E10. Untuk mendemokan kecepatan yang bisa diraih, Qualcomm menggunakan smartphone terbaru Sony, Xperia XZ Premium.

Perangkat itu sendiri dipilih sebagai alat demo karena sudah dibekali dengan chipset terbaru Qualcomm, Snapdragon 835. Chipset ini memang membawa teknologi Gigabit LTE. Menurut Qualcomm, ini juga merupakan komersil pertama yang hadir dengan teknologi tersebut. 

Lantas, berapa kecepatan yang bisa diraih oleh Xperia XZ Premium? Dalam demo, kecepatan internet yang bisa didapat oleh perangkat tersebut mencapai 979 Mbps. 

Namun kecepatan memang tidak stabil di situ. Terkadang masih turun ke 973 Mbps. Meski begitu, kecepatan selalu terjaga di atas 900 Mbps.

"Kecepatan yang tersaji di layar monitor itu berasal dari Xperia XZ Premium itu," kata petugas booth Qualcomm, sambil menunjuk ke sebuah kotak berisikan smartphone baru Sony itu. Ia ingin menyatakan bahwa saat itu, Xperia XZ Premium sedang menyala dan kecepatannya nyata. 

Seperti yang sudah disebut di atas, kemampuan Gigabit LTE dari Xperia XZ Premium berasal dari Snapdragon 835 yang terpasang di perangkat. Chipset tersebut sudah dibekali dengan modem X16.

Modem tersebut masih dibekali lagi dengan kemampuan downlink Cat 16 dengan data rate yang dijanjikan dapat mencapai 979 Mbps. Kecepatan internet tersebut bisa dimungkinkan karena X16 dilengkapi kemampuan 4x4 MIMO dengan 4 Carrier Aggregation 20 MHz.

Unjuk kemampuan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan BTS khusus dari Ericsson yang terpasang di balik booth Qualcomm. Pengujian juga dilakukan di satu perangkat saja. Itu artinya, jika ada banyak perangkat yang terhubung ke BTS tersebut, kecepatan internet yang didapat mungkin tidak setinggi itu. (sumber: Kompas.com)

Read More

Bangun Ekonomi Digital di Sumbar, RKB BNI Diresmikan

PADANG, ASPEKTI- Demi mendorong ekosistem digital dalam melakukan ekspansi bisnis ke segmen UMKM, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) meresmikan Rumah Kreatif BUMN (RKB) BNI di Padang, Sumatra Barat. 

Realisasi RKB ini dilakukan BNI bersama sinergi BUMN.

"RKB BNI di Padang dapat digunakan bersama untuk mitra-mitra binaan dari berbagai BUMN. Tahun 2016, BNI membangun RKB di 15 lokasi berbeda. Jumlah tersebut akan bertambah pada tahun 2017 sehingga totalnya akan menjadi 46 RKB BNI," ujar Anggoro Eko Cahyo, Direktur Konsumer Banking BNI saat ditemui dalam jumpa pers akhir pekan lalu di RKB BNI, di Padang, Sumatera Barat.

Ia menambahkan, dengan adanya RKB, pelaku UMKM dan UKM di Padang dan sekitarnya dapat memanfaatkan fasilitas yang disiapkan. Bahkan pelaku usaha dapat mengakses penjualan via online, sehingga dapat mendongkrak usahanya.

Anggoro menilai, orang Minang dikenal dengan produk kerajinan dan kulinernya semacam rendang atau keripik sanjai. Dengan adanya blanja.com, mereka bisa membuka pasar lebih luas lagi ke luar Sumbar.

"Mayoritas UKM sudah jago soal produksi, namun masih lemah di marketing dan packaging produk mereka. Nanti mereka diberikan pelatihan bagaimana pola belanja online, membangun narasi produk, dan menjaga stok. Misalnya rendang tersebut diolah secara alami atau menggunakan daging pilihan sehingga jadi lebih menarik," ucapnya.

Dalam RKB, pelaku UKM akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan berupa pelatihan, sharing, konsultasi, dan quality control. Mereka akan mengetahui bagaimana cara pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produk yang tepat. RKB juga akan melihat usaha yang masih lemah atau sudah siap. Lalu, UKM terpilih akan secara otomatis tayang di website blanja.com.

"Kita pilih produk terbaik yang konsisten dan menjaga stok sehingga nantinya hanya yang berkualitas dapat listing di blanja.com. Mereka akan berjualan langsung di sana tanpa perantara ataupun reseller sehingga keuntungan bisa lebih tinggi dan cepat belajar jadi mandiri," tukas Anggoro.

Tak hanya para pelaku UKM saja, RKB juga berencana akan menyasar industri kreatif anak muda di Sumbar dengan mengembangkan Digination atau ekosistem digital hingga ke daerah daerah. Anak muda yang biasanya hanya membuat kaos untuk pasar lokal, akan dibantu untuk menjual secara online. Para anak muda bisa lebih dikembangkan lewat kantor cabang.

"Kami juga siap membuka digital branch di dalam kampus Universitas Andalas. Ini baru pertama di sini. Target kami buat yang biasa menggunakan smartphone dan e-commerce. Mereka akan bisa berinteraksi dengan platform kita," pungkasnya.

Rumah Kreatif BUMN adalah program sinergi BUMN dalam membentuk ekosistem ekonomi digital melalui pembinaan bagi UMKM guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM. Rumah kreatif BUMN akan berperan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi UMKM. (sumber: DetikNet)

Berita ini dapat dibaca di http://aspekti.org/

Read More

Pemerintah Buatkan KBLI Baru Bagi Penyelenggara Platform Digital

(Dok. Kemenkominfo)

JAKARTA, ASPEKTI- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membuatkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru bagi para penyelenggaraan platform digital, namun aktivitas teknis para penyelenggara tersebut tetap diatur oleh kementerian atau lembaga teknis terkait.

"KBLI merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan," jelas Deputi Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Muhammad Ari Nugroho dalam Diskusi tentang Safe Harbour_IdEA di Ruang Anantakupa Gedung Kemenkominfo, Jakarta, seperti dikutip dari laman kementerian tersebut, Selasa (28/2/2017).

Ia menambahkan, KLBI digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dari pencapaian atau pelaksanaan perekonomian pada kurun waktu tertentu dan sebagai dasar penentuan klasifikasi bidang usaha perizinan investasi.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo Noor Iza menjelaskan, pembukaan peluang investasi untuk penyenggaraan platform digital untuk kebutuhan e-commerce berdasarkan nilai aset memiliki skema tertentu.

"Dengan beberapa persyaratan, yaitu tertutup untuk UMKM, terbuka 49% untuk modal sampai dengan Rp100 Miliar, dan terbuka 100% untuk modal lebih dari Rp100 Miliar," katanya

Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, penyelenggara platform digital merupakan hasil penyesuaian terhadap item-item yang terdapat dalam KBLI 47919 dimana e-retail tetap menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan. Sedangkan penyelenggaraan platform digital dalam bentuk market place berbasis platform, daily deals, price grabber, atau iklan baris online  menjadi kewenangan Kementerian Kominfo dalam KBLI 63122.

"Penetapan kode 63121 bagi portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersil (non profit) dan kode 63122 untuk portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersil (berorientasi profit)," imbuh Noor.

Pemberlakuan kebijakan nasional ini diharapkan mampu menarik investasi asing bidang teknologi serta percepatan pembangunan perusahaan berbasis teknologi dalam negeri. 

"Dari sisi teknologi jangan sampai provider e-commerce dikuasai perusahaan luar. Kita dorong perusahaan lokal untuk maju dan berkembang serta fokusnya pada UMKM," pungkas dia. (man)

Berita ini dapat dibaca di http://aspekti.org/

Read More

Bisnis Startup di Swiss dan Indonesia Terkendala Masalah Pendanaan

JAKARTA, ASPEKTI- Swiss adalah salah satu negara maju di Eropa yang sudah mapan dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek teknologi dan sains, namun startup di negara yang beribukota di Bern itu punya masalah yang sama dengan Indonesia.

Masalah apakah itu?

Seperti disampaikan oleh CEO Teleport dalam diskusi bertajuk 'Silicon Valley vs Silicon Valais' yang diselenggarakan Swiss Tech Association di Bern, Selasa (21/2/2017), ternyata masalah tersebut adalah soal pendanaan.

Pasalnya, di salah satu negara anggota Uni Eropa itu kebanyakan investor sekadar memberikan suntikan dana tanpa memberikan pelatihan, namun menginginkan bisa balik modal dalam waktu yang cepat.

Para investor pun kerap kali menerapkan syarat-syarat yang menurut Bozovic cukup menggelikan. Contohnya adalah investor yang awalnya bersedia memberikan suntikan dana cukup besar, namun kemudian meminta diskon besar saat nantinya ada pendanaan tahap kedua.

"Misalnya ada yang mau memberikan investasi sebesar US$500 ribu, namun saat nantinya startup tersebut membuka pendanaan tahap kedua, mereka meminta diskon 50%," ujar Bozovic.

Lalu ada juga investor yang mau memberikan suntikan dana secara bertahap, dan suntikan dana itu diberikan setiap startup tersebut memenuhi sebuah target. Hal itu tentu sangat menyulitkan startup tersebut karena hanya pendanaan yang diberikan secara bertahap itu biasanya terlalu kecil.

Menurut Irsan Rajamin, CTO Habibi Garden yang merupakan salah satu pemenang The Nextdev 2016, hal ini juga lazim terjadi di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan investor terhadap startup baik Swiss maupun Indonesia cenderung sama, yaitu masih rendah.

"Iklim investasi terhadap startup di Swiss dan Indonesia belum terbangun. Contohnya seperti yang diceritakan Bozovic, ada yang mau invest tapi dikit-dikit, paymentnya bertahap. Jika kalau tahap pertama sudah gagal, bakal langsung di-cut dananya," ujar Irsan di sela-sela Management Trip ke Swiss dan Prancis yang diberikan untuk para pemenang The Nextdev 2016, Rabu (22/2/2017).

Ucapan Irsan ini juga diamini juga oleh Dian Prayogi Susanto CEO Habibi Garden. Menurutnya hal ini yang membedakan iklim investasi startup di Silicon Valley dengan Indonesia dan Swiss, di mana para investor tak mau mengambil risiko.

"Di Silicon Valley investor bisa memberi masukan untuk pivot ke arah mana, kalau di sini (Swiss) dan Indonesia, investor lepas tangan. Kalau mau seperti itu baiknya sih investasi yang konvensional saja, jangan startup," pungkas pria yang akrab disapa depe ini. (sumber: DetikNet)

Artikel ini juga dapat dibaca di http://aspekti.org/

Read More

Tingkatkan Digital Banking, BNI Digination Diluncurkan

Suasana peluncuran BNI Digination.

JAKARTA, ASPEKTI- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 22 Februari 2017 silam secara serentak meluncurkan Program BNI Digination di Malang (Jawa Tengah) dan Jakarta. 

Program yang diluncurkan bersamaan dengan acara BNI HackFest 1st Round di Malang itu bertujuan untuk membuka kesadaran publik bahwa teknologi digital dapat diaplikasikan dengan sebaik mungkin, sehingga transaksi digital perbankan bisa semakin meningkat.

"Melalui BNI Digination, kami menyiapkan semua layanan yang memungkinkan publik untuk aktif menjadi penyedia layanan keuangan. Di masa mendatang, tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank, karena BNI adalah digital," kata Direktur Konsumer Banking BNI, Anggoro Eko Cahyo, seperti dikutip dari DetikNet, Senin (27/2/2017).

Produk-produk digital yang disiapkan BNI antara lain UNIQKU, BNI Kredit Digital (Digital Loan), BNI Vision, BNI e-Collection, BNI Digital Services, hingga Dashboard Bansos, sementara produk-produk digital yang ditampilkan perusahaan anak adalah Kredit dan Asuransi Mikro Agen46 yang di-support BNI Life, E-SMART dari BNI Securities, dan Hasanah Lifestyle Banking dari BNI Syariah.

Beberapa program dan produk BNI yang memungkinkan layanan perbankan dapat diberikan oleh orang nonbank antara lain adalah pembentukan Agen46 atau branchless banking BNI yang dibentuk sebagai dukungan pada program Laku Pandai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu juga ada Program Warung Gotong Royong Elektronik Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) yang merupakan Agen46 BNI yang juga memiliki tambahan layanan, yaitu sebagai penyalur bantuan sosial (kerja sama dengan Kementerian Sosial RI) dan penyalur bahan makanan bersubsidi.

Agen46 atau Agen46 pada e-Warong KUBE sama-sama dikelola oleh warga masyarakat yang tidak memiliki pengalaman menjadi bankir, namun dengan pendekatan BNI, mereka dapat memberikan layanan perbankan.

"Kami perhatikan semuanya, mulai dari transaksi besar hingga 'uang kecil'. Contohnya, untuk transaksi ritel, kami siapkan BNI UniqKu yang memungkinkan semua orang bertransaksi dengan telepon genggamnya. Sementara masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, kami siapkan layanan yang semakin memudahkan, melalui BNI Digital Loan," imbuh Anggoro. 

Meski demikian ia mengakui, BNI tidak berhenti di sini, karena pihaknya akan menggali semua ide dan inovasi baru di bidang Fintech (financial technology) dari semua kalangan, termasuk komunitas Fintech. 

"Untuk itulah, kami menggelar rangkaian BNI HackFest, di mana yang pertama adalah di Malang," imbuhnya.

Tiga Tahapan

BNI Digination merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan BNI untuk dapat membuka wawasan masyarakat Indonesia bahwa teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BNI Digination memiliki beberapa besaran aktivitas utama, yaitu tahapan build, blend, dan bang!.

Dalam tahapan build, para pelaku di bidang pemrograman dan desain untuk terlibat dalam pemilihan mitra terbaik BNI dalam implementasi teknologi digital. Tahapan ini diwujudkan dalam sebuah ajang kompetisi dengan tajuk BNI HackFest.

Tahapan blend adalah tahapan di mana tim-tim yang terpilih dari tahapan sebelumnya akan diperlengkapi dengan sesi pembekalan dan gathering, sehingga model operasi dan bisnis dari usulan implementasi teknologi digital dapat disempurnakan.

Dan tahapan Bang! merupakan tahapan dimana hasil kedua tahapan sebelumnya disempurnakan dan ditampilkan dalam wadah event dengan skala nasional, dan diharapkan dapat menjadi sebuah tahapan untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia bahwa teknologi digital adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. (man)

Berita ini dapat Anda baca di http://aspekti.org/

Read More

Rupiah Diperkirakan Stabil Hingga Fed Naikkan Suku Bunga

JAKARTA, ASPEKTI- Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, memperkirakan kestabilan nilai tukar rupiah saat ini yang berada di kisaran Rp13.300-Rp 13.400/dolar AS masih akan berlangsung hingga Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan atau Fed fund rate (FFR) yang diperkirakan terjadi pada Maret, Juni dan September. 

"Diperkirakan di Maret rupiah akan bergerak ke level Rp13.400/dolar AS dan Juni ke level Rp13.550/dolar AS," kata dia seperti dilansir Kompas.com, Senin (27/2/2017). 

Pada September, rupiah perlahan-lahan akan kembali ke Rp13.400/dolar AS  dan diperkirakan berada di Rp13.300/dolar AS pada akhir 2017. 

"Pada akhirnya dolar relatif stabil selama tahun ini," imbuhnya.

Kepala Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness, Eric Sugandi, mengatakan, pembayaran deviden dalam valuta asing oleh penanaman modal asing (PMA) dan investor portofolio asing juga patut diwaspadai, karena pembayaran deviden dalam valas membutuhkan konversi dari rupiah ke valas.

"Pembayaran deviden itu bisa menekan rupiah pada periode yang biasanya terjadi pada Mei dan Juni," katanya. 

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat masuknya arus modal asing (capital inflow) sebesar Rp25 triliun dari awal Januari 2017 hingga akhir pekan lalu. Jumlah itu naik tipis dibanding inflow dari awal 2016 hingga 10 Februari 2017 yang sebesar Rp24,4 triliun.

Walau mini, menurut BI, adanya capital inflow telah membuat nilai tukar rupiah selama Februari 2016 cenderung stabil. 

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah pada 1 Februari 2017 bergerak di level Rp13.300/dolar AS, sementara pada periode yang sama tahun lalu, rupiah bergerak di level Rp13.800/dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung mengatakan, selain capital inflow, stabilnya nilai tukar rupiah hasil kombinasi berbagai hal. 

Pertama, fundamental ekonomi Indonesia yang positif dan sentimen positif membaiknya ekspor.

Kedua, kebijakan di Amerika Serikat (AS) masih terus dicerna pasar. 

"Tentu saja sejumlah risiko masih perlu terus diwaspadai termasuk pemilu di Eropa dan juga kondisi di Yunani," kata Juda, Jumat (24/2/2017).

Seperti diketahui, Yunani masih didera krisis akibat utang yang mendekati 200% dari produk domestik bruto (PDB), sehingga negara itu mengalami defisit 4,2% dari PDB.

Kondisi ini menjadi lebih rumit karena Jerman, Perancis dan Belanda yang selama ini menjadi penyelamat Yunani, tengah menghadapi masa pemilihan umum. 

Di sisi lain, utang Italia juga membengkak dan Inggris telah memutuskan keluar dari Uni Eropa (Brexit), sehingga ekonomi kawasan di Benua Biru itu goyah. (man)

Berita ini juga dapat dibaca di http://aspekti.org/

Read More

Laode Kamaluddin: Prospek Bisnis IT Sangat Bagus

JAKARTA, ASPEKTI- Ketua Umum Asosiasi Perusahaan dan Konsultan Telematika (Aspekti) Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin MSc. MEng mengatakan, prospek perkembangan industri IT ke depan akan tetap sangat bagus dan dapat menjadi lahan bisnis potensial bagi masyarakat.

"Ini karena teknologi IT tidak mengenal batasan teritorial, sehingga seseorang yang bekerja di Jerman tetap dapat menyelesaikan tugas-tugasnya saat berada di Indonesia," kata dia di Jakarta, Kamis (23/2/2017) malam.

Ia mengingatkan bahwa saat ini hampir seluruh hajat kehidupan masyarakat telah berkaitan dengan IT. Bahkan sistem perdagangan dunia pun menggunakannya.

Namun demikian mantan rektor se-Indonesia ini menegaskan, tahun ini industri IT di Tanah Air akan mengalami stagnasi akibat kebijakan pemerintah yang menganut sistem ekonomi berbasis APBN/APBD.

"Ekonomi saat ini sedang tidak sehat, bahkan APBN 2016 dipemangkas Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) karena dinilai terlalu optimis. Tahun ini pun kondisi perekonomian diperkitakan tak jauh berbeda," katanya.

Ia menyarankan para pengusaha IT agar terus mengembangkan sikap entrepenuer untuk membuka peluang-peluang baru di luar pemerintahan. (man) 

Read More

Menkominfo Sosialisasikan Proyek Palapa Ring di Manokwari

MANOKWARI, ASPEKTI- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Jumat (24/02/2017), menyosialisasikan Proyek Palapa Ring Paket Timur di Manokwari, Papua Barat. 

Dalam kesempatan itu ia mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan Palapa Ring selesai pada 2019. 

"Tahun 2019 dari 514 kabupaten harus sudah terhubung dengan akses internet kecepatan tinggi. Saat ini baru 400 (kabupaten), jadi ada 114 (kabupaten) lagi," katanya seperti dikutip dari laman Kominfo, Sabtu (25/2/2017).

Dalam acara yang berlangsung di Gedung PKK dan Auditorium Provinsi Papua Barat itu, Rudiantara menegaskan tentang peran pemerintah daerah dalam Proyek Palapa Ring. 

"Ini hanya bisa kita implementasikan bila ada bantuan dari para bupati, kepala Dinas Kominfo, yang mempunyai izin untuk membangun," papar dia.

Asisten III Bidang Administrasi Setda Provinsi Papua Barat, Fransiskus Kosamah, mengatakan, pihaknya sanggup mendukung pemerintah membangun Palapa Ring. 

"Kami dari Pemda berupaya supaya terakses jaringan di daerah kami, merupakan tanggung jawab kami untuk siap dan berkolaborasi dalam pembangunan Proyek Palapa Ring," katanya.

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksana Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring Timur akan menjangkau 35 kota di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat hingga pedalaman Papua, dengan total panjang kabel serat optik sekitar 8.454 km dan kapasitas bandwith 80 Gbps. (man)

Read More

Kunjungan Raja Salman Dinilai Strategis Untuk Iklim Investasi di Indonesia

JAKARTA, ASPEKTI- Rencana kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 dinilai sebagai sebuah kunjungan strategis dan diharapkan mampu mendongkrak nilai investasi dari negeri kaya minyak itu di Indonesia.

"Kehadiran Raja Salman kali ini sangat strategis. Apalagi karena sejumlah proyek energi telah dilirik. Meski mungkin jumlahnya tidak besar secara nilai, investasi di sektor energi lebih berkualitas karena memiliki multiplier effect,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartat seperti dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (25/2/2017)

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, pada 2016 lalu realisasi investasi Arab Saudi di Indonesia "hanya" sebesar US$900 ribu, sementara Singapura memimpin dengan US$9,17 miliar.

Nilai realisasi investasi Arab Saudi tersebut berada di urutan ke-57, di bawah Afrika Selatan yang menanamkan modalnya sebesar US$1 juta dan Mali yang mampu menginvestasikan US$1,1 juta. Nilai investasi itu digelontorkan untuk 44 proyek. 

Situs Deutsche Welle melansir, Presiden Joko Widodo berharap kedatangan Raja Salman membawa dana investasi mencapai US$25 miliar (Rp 334,06 triliun). 

Sang Raja akan datang dengan didampingi 25 pangeran dan 1.500 rombongan. Pada tiga hari pertama, Raja dan rombongan akan melakukan kunjungan kenegaraan, dan kemudian, pada 4-9 Maret, beristirahat di Pulau Bali.

Raja dan rombongan akan tiba di Indonesia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dan PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara tersebut mengatakan telah siap menyambut kedatangan sang Raja.

"Terkait dengan kedatangan Raja Salman beserta rombongan, PT Angkasa Pura II (Persero) bersinergi dengan TNI AU serta Paspampres meningkatkan keamanan sesuai dengan standar pengamanan tamu negara atau VVIP," kata General Manager Bandara Halim Perdanakusuma Abdul Rasyid dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (25/2/2017).

Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan kalau kedatangan Raja Salman akan didahului oleh kedatangan rombongannya yang diangkut dengan satu pesawat Boeing 777 dan dua pesawat Boeing 737-800. Kedua pesawat itu rencananya akan tiba pada Selasa 28 Februari, dimana di dalamnya terdapat para delegasi dan para Pangeran Arab Saudi.

Setelah mendarat di Halim, pesawat Boeing 777 akan kembali terbang ke Saudi, sementara dua pesawat lainnya stand bye di Halim. Pesawat yang membawa Raja Salman dan rombongan direncanakan tiba tepat pada 1 Maret 2017 dengan dua unit pesawat Boeing 747-400, satu unit Boeing 777, dan satu unit Boeing 757 yang merupakan pesawat medical evacuation.

Jika harapan Presiden Jokowi terpenuhi, maka nilai investasi Arab Saudi di Indonesia akan mengalahkan investasi China yang hingga pada triwulan III-2016 tercatat sebesar US$1,6 miliar. (man)

Read More

Pemerintah Uji Coba Penerapan Pembiayaan Program Ultra Mikro

JAKARTA, ASPEKTI- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus pada uji coba penerapan Pembiayaan Program Ultra Mikro untuk masyarakat. 

Hal itu dikatakan saat Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkominfo, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kamis (23/02/2017).

“Kita memang fokus uji coba menerapkan dan mengimplementasikan pembiayaan Ultra Mikro yang ditujukan kepada warga, diprioritaskan masyarakat kecil dan menengah,” katanya saat menyaksikan penandatanganan melalui teleconference dari Jayapura, Papua.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Program Ultra Mikro tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pada 2017 yang ditujukan untuk pembiayaan usaha masyarakat.

“Tahun 2017 ada anggaran Rp1,7 triliun yang diperuntukkan bagi program Ultra Mikro,” jelas Sri.

Meski dxemikian Sri mengatakan, pembiayaan tersebut diharapkan bukan hanya menjadi modal usaha, tapi juga dapat menjadi modal dalam pembentukan karakter ekonomi di masyarakat. 

“Diharapkan uang ini bukan yang langsung hilang, tapi bisa jadi modal. Bukan hanya kegiatan usaha, tapi juga pembentukan karakter. Kita berharap dampaknya jauh lebih besar,” imbuh Sri.

Lebih lanjut mantan pejabat di Bank Dunia itu menyampaikan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk semakin memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat dengan harapan dapat melengkapi program pemerintah, sehingga masyarakat merasakan negara hadir untuk meringankan beban ekonomi masyarakat secara umum.

“Kita tahu usaha mikro dan kecil menengah perannya penting sekali, bahkan menciptakan stabilisasi,” tegas Sri.

Sedang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Puspayoga mengatakan, program Ultra Mikro ini diharapkan dapat dijalankan melalui kerja sama dengan Lembaga Zakat milik NU. 

“NU kan punya lembaga zakat, kalo skema Program Kredit Ultra Mikro ini bisa diserahkan ke lembaga zakat, guliran dananya akan dijamin aman,” katanya.

Nota Kesepahaman itu diteken untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan perekonomian yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan. (sumber: Kemenkominfo)

Berita ini juga dapat dibaca di http://aspekti.org/

Read More

Soal Penerbitan Lisensi, BNSP Diminta Miliki Time Schedule

Ketum Aspekti Laode M Kamaluddin

JAKARTA, ASPEKTI- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) diminta memiliki time schedule yang jelas untuk mengatasi lambannya penerbitan lisensi yang dimohonkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), termasuk oleh LSP yang bergerak di bidang telematika.

"Kelambanan itu mengganggu konsumen (LSP)," tegas Ketua Umum Asosiasi Perusahaan dan Konsultan Telematika (Aspekti) Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin MSc. MEng di Jakarta, Kamis (23/2/2017) malam.

Ia menilai, kelambanan itu terjadi akibat banyaknya permohonan yang masuk, sementara jumlah personel BNSP tidak memadai.

Selain itu, ia menduga BNSP telah terperangkap oleh orang per orang atau sekelompok orang, sehingga sistem yang seharusnya berjalan dengan efektif, menjadi tersendat-sendat.

Orang-orang ini diduga kuat merupakan bagian dari kartel yang ingin menguasai bisnis di Indonesia, termasuk di bidang IT, sehingga tujuan didirikannya BNSP oleh pemerintah, yakni melakukan standarisasi guna menghadapi pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), menjadi bergeser.

Ia bahkan khawatir lambannya penerbitan lisensi oleh BNSP, juga dikarenakan oknum di BNSP dengan sengaja telah memilah-milah pemohon berdasarkan hubungan kedekatan dan pembayaran, sehingga tak sedikit LSP yang telah sejak tahun lalu mengajukan permohonan lisensi, hingga kini belum mendapatkan apa yang dimohonkan.

"Karena itu BNSP harus punya time schedule agar dapat menyelesaikan semua permohonan dengan cepat dan tepat waktu," tegasnya.

Seperti diketahui, BNSP sedang dikeluhkan karena dinilai lamban dalam menangani permohonan lisensi yang diajukan LSP.

Pendiri Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi (LSPTI) Nafi Burhan mengatakan, pihaknya telah lebih dari satu tahun mengajukan permohonan lisensi, namun hingga kini lisensi tak juga diterbitkan, sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sempat berkomunikasi dengan BNSP, dan dari hasil komunikasi itu BNSP  meminta LSPTI agar mengajukan kembali surat permohonan untuk menunjuk verifikator skema.

Nafi menegaskan, akibat kelambanan BNSP tersebut, hingga kini belum ada satu pun LSP di bidang IT yang mendapatkan lisensi untuk menyertifikasi para tenaga kerja di bidang ini agar dapat bersaing dengan tenaga IT asing. (man)

Berita ini juga dapat dibaca di http://aspekti.org/

Read More

Konsep Smart Village Dapat Maju dan Kuatkan Negara

Ketum Aspekti Laode M Kamaluddin.

JAKARTA, ASPEKTI- Kesejahteraan rakyat pedesaan di Indonesia berpotensi meningkat pesat dengan masuknya industri IT ke desa-desa, salah satunya melalui sebuah konsep yang digagas Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin MSc. MEng.

"Dengan sebuah pandangan bahwa kota hanya akan maju jika desa maju, dan sebuah negara menjadi maju dan kuat karena desanya kuat, kami gagas konsep Smart Village yang akan diterapkan di semua pedesaan di Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis (23/2/2017) malam.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan dan Konsultan Telematika Indonesia (Aspekti) ini menjelaskan, secara konsepsual, konsep ini telah diterima secara nasional dan dalam proses untuk direalisasikan.

Dengan konsep ini, masyarakat pedesaan yang selama ini cenderung bermental konsumtif, diubah menjadi bermental produsen, karena Smart Village menganut sistem agroindustri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku dari kegiatan yang dilakukan, termasuk dalam merancang dan menyediakan peralatan.    

Proses dan hasil produksi tersebut, baik dalam hal pengadministrasian, pengembangan, pelaporan dan promosi serta pemasarannya, menggunakan IT, sehingga antardesa dapat saling terkoneksi, bahkan dapat terkoneksi dengan desa-desa atau kota di negara lain (global).

"Dengan konsep Smart Village ini akan tercipta masyarakat yang jika dianalogikan merupakan masyarakat "belah ketupat", karena jumlah penduduk miskin dan kaya akan mengecil, sementara jumlah penduduk kelas menengah bertambah akibat naiknya kesejahteraan masyarakat miskin," ujar guru besar Fakultas Perikanan Unhalu, Kendari, Sulawesi Tenggara yang juga mantan anggota DPR RI pada 1997-1999 dan 2004-2009 ini.

Dalam praktiknya, Smart Village melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah (Pemda) dan penguasaha (konsep helix quarter).

Ia memastikan bahwa hasil dari konsep ini akan dapat dinikmati dengan cepat, karena selama konsep diterapkan, penduduk Smart Village akan menanam tanaman yang cepat dapat dipanen seperti cabai dan tomat.

Berita ini juga dappat dibaca di http://aspekti.org/. (man)

Read More

2019, Layanan Internet di Indonesia Diharapkan Telah Merata

Menkominfo Rudiantara.

JAKARTA, ASPEKTI- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi.

“Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi di mana pun mereka tinggal di seluruh Indonesia,” katanya dalam Sosialisasi Proyek Palapa Ring Paket Timur di Jayapura, Kamis (23/02/2017), seperti dilansir laman Kemenkominfo.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah menetapkan kebijakan affirmative policy atau kebijakan keberpihakan kepada masyarakat, karena pemerintah tidak melihat untung rugi, melainkan fokus pada bagaimana masyarakat mendapatkan hak yang sama.

Rudiantara menegaskan, pendekatan pembangunan yang dianut pemerintah saat ini adalah Indonesia Sentris. Artinya, lebih mengutamakan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. 

“Pemerintah melihatnya bagaimana manfaat ekonomi makro, manfaat Indonesia secara keseluruhan, tidak Jawa Sentris tetapi Indonesia sentris. Bahkan di Nawacita nomor tiga, pembangunannya dari pinggiran,” tambahnya.

Lebih lanjut Menkominfo menjelaskan posisi Indonesia dalam infrastruktur telekomunikasi di wilayah regional. 

“Kalau kita bicara infrastruktur telekomunikasi di regional, Indonesia nomor empat di kawasan regional setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kalau mengikuti ITC Indeks, kita ini nomor enam di kasawan Asia,” paparnya.

Meski demikian, Rudiantara menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur tersebut bergantung pada kondisi geografis negara. 

Ketimpangan ini, katanya, harus dipersempit dan cara, antara lain, fokus untuk membangun di daerah yang tidak feasible.

Ia mengakui kalau pelaksanaan pembangunan infrastrutur telekomunikasi memang tidak mudah. Dari 514 kabupaten/ kotamadya di Indonesia, ada 57 kabupaten/ kotamadya yang masih terisolir untuk mendapatkan akses internet cepat.

Mengutip data survei, Rudiantara menjelaskan ketimpangan akibat infrastruktur yang belum merata. 

"Survei yang ada mengatakan kita yang tinggal di Jakarta bisa mengakses 4G dengan kecepatan downloadnya 7mbps, tapi yang di Timur hanya 300 kbps. Dari sisi harga yang harus dibayar, yang di Timur harus mebayar lebih mahal daripada di Jakarta,” paparnya.

Rudiantara berharap pada 2019 tidak ada lagi ibukota kabupaten atau kota yang tidak bisa mempunyai akses internet dengan kecepatan tinggi. (man)

“Di tahun 2019 kita harapkan layanan internet tidak jauh berbeda khususnya di ibukota kabupaten atau kota dan dari sisi harganya harusnya sama,” pungkasnya. 

Berita ini juga dapat dibaca di http://aspekti.org/. (man)

Read More

BNSP Didesak Maksimal dalam Menerbitkan Lisensi bagi LSP

Ketua Aspekti Nasfi Burhan

JAKARTA, ASPEKTI- Ketua Asosiasi Perusahaan Konsultan Telematika Indonesia (Aspekti) Nasfi Burhan mendesak Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar bekerja lebih maksimal.

Pasalnya, lembaga ini dinilai terlalu lamban dalam menangani permohonan pengajuan lisensi oleh banyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sehingga meski permohonan telah diajukan lebih dari setahun, lisensi yang dibutuhkan belum juga diterbitkan.

"BNSP kami lihat kurang maksimal dalam bekerja, termasuk dalam menangani pengajuan lisensi untuk bidang telematika," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Pendiri Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi (LSPTI) ini menjelaskan, dari informasi yang diperolehnya diketahui kalau lambannya kinerja BNSP diakibatkan oleh jumlah personel yang kurang memadai.

"Dari informasi yang kami dapat, yang menangai bidang telematika saja hanya satu orang, sementara yang mengajukan permohonan lisensi sangat banyak. Tidak heran kalau banyak pengajuan yang akhirnya terkatung-katung karena tak tertangani," katanya.

Diakui, lambannya kinerja BNSP ini telah menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sehingga kementerian sempat berkomunikasi dengan BNSP, dan dari hasil komunikasi itu BNSP kemudian meminta LSPTI agar mengajukan kembali surat permohonan untuk menunjuk verifikator skema.

Nasfi menegaskan, lambannya kinerja BNSP tersebut secara langsung telah mengganggu perkembangan industri telematika di Tanah Air.

Bahkan karena LSP di bidang telematika belum ada yang mendapatkan lisensi, tenaga kerja-tenaga kerja lokal di bidang ini kalah bersaing dengan tenaga kerja-tenaga kerja asing (TKA) yang telah memiliki lisensi dari luar negeri, sehingga tenaga-tenaga lokal hanya dapat bekerja sebagai pekerja, sementara para TKA menjadi atasan mereka karena menempati posisi-posisi strategis seperti supervisor dan manajer.

Nasfi pun berharap BNSP dapat bekerja maksimal karena saat ini pertumbuhan industri telematika sangat cepat, bahkan mengalami perkembangan dalam hitungan detik. Apalagi karena BNSP dibentuk dalam rangka menyambut penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Berita ini juga dapat Anda baca di http://aspekti.org/. (man)

Read More

Kepemilikan Asing di Bisnis Asuransi Dibatasi Maksimal 80 Persen

JAKARTA, ASPEKTI- Pemerintah akan membatasi kepemilikan asing dalam bisnis asuransi tak lebih dari 80%. Kerbijakan ini akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang dibahas.

"Usulan batas maksimal kepemilikan asing sebesar itu bukan hal baru karena ketentuan itu sudah tercantum di dalam pasal 6 PP Nomor 73 Tahun 1992. Pada PP No 73 Tahun 1992 yang sedang dibahas, kepemilikan asing paling tinggi 80%," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Meski demikian wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, ketentuan pada pasal 6  PP No 73 sempat diubah pemerintah pada 1999 dengan menerbitkan PP Nomor 63 Tahun 1999. Dalam pasal 10 A PP tersebut, kepemilikan asing di perusahaan asuransi dibolehkan melebihi batas 80%.

Oleh karena itu, lanjut mantan pejabat Bank Dunia tersebut, pemerintah berniat untuk mengubah ketentuan pasal 10 A tersebut dengan mengembalikan batas maksimal kepemilikan asing di perusahaan asuransi ke angka 80%.

Pemerintah sendiri memandang kepemilikan asing di perusahaan asuransi masih perlu, karena kepemilikan saham itu diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan sektor asuransi.

Bagi perusahaan asuransi yang kepemilikan saham asingnya terlanjur melebihi 80%, pemerintah akan memberikan kelonggaran dengan tidak wajibkan melakukan penyesuaian kepemilikan saham sesuai peraturan yang baru.

Meski begitu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Isa Rachmatarwata, mengatakan, bila perusahaan membutuhkan pengembangan, maka penambahan modal harus disesuaikan dengan kepemilikan sahamnya.

"Proporsi maksimal asing harus 80% intinya. Jika enggak ada investor domestik strategis, maka harus IPO minimal 20%," pungkasnya.

Berita ini juga dapat Anda baca di http://aspekti.org/. (man)

Read More

1 Maret, ARDIN Lantik Jajaran Pengurus Baru

JAKARTA, ASPEKTI- Badan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (BPP-ARDIN INDONESIA) akan menggelar seminar nasional dan pelantikan pengurus BPP ARDIN INDONESIA pERIODE 2016-2021.

Acara tersebut diselenggarakan pada:
Hari       : Rabu
Tanggal  : 1 Maret 2017
Pukul     : 08:00 WIB- Selesai
Tempat  : Ballroom The Sultan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Umum ARDIN INDONESIA Bambang Soesatyo, SE, MBA dan sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

(Berita ini juga dapat Anda baca di http://aspekti.org/). (man)

Read More

Google Doodle Rayakan Penemuan Eksoplanet, Planet Serupa Bumi

JAKARTA, ASPEKTI- Ada sebuah penemuan besar pekan ini. Teleskop Spitzer milik lembaga antariksa AS, NASA, berhasil meneropong keberadaan tujuh buah planet seukuran bumi yang berada di luar lingkup tata surya (exoplanet).

Google merayakan penemuan tersebut dengan membuat Doodle berupa animasi, Kamis (23/2/2017). Di dalamnya, karikatur Bumi digambarkan sedang mengintip angkasa lewat sebuah teropong sambil ditemani bulan. 

Keduanya terkejut dan gembira, seolah menemukan kawan lama, ketika tujuh exoplanet baru tiba-tiba muncul dalam bidang pandang teleskop dan melambai.

Ketujuh planet exoplanet dimaksud mengorbit sebuah bintang kurcaci merah yang disebut sebagai TRAPPIST-1, singkatan dari Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope, nama teleskop observatorium di Chile yang ikut berkontribusi dalam penemuan.

Tiga di antara ketujuh exoplanet mirip bumi itu memiliki orbit dalam zona layak humi, sehingga kemungkinan memiliki air dalam bentuk cair, salah satu komponen terpenting dalam menyokong kehidupan.

Jumlah itu merupakan yang terbanyak, dalam hal penemuan planet di zona layak huni yang mengorbit sebuah bintang di luar tata surya.

"Penemuan ini merupakan kepingan penting dari puzzle soal penemuan lingkungan yang bisa dihuni dan kondusif untuk kehidupan," sebut Associate Administrator NASA, Thomas Zurbuchen, dalam sebuah pernyataan yang dirangkum KompasTekno.

"Menjawab pertanyaan 'apakah kita sendiri di semesta' adalah prioritas bagi ilmu pengetahuan. Penemuan banyak planet di zona habitat seperti ini untuk pertama kalinya merupakan langkah besar ke arah tujuan tersebut," imbuh Zurbuchen.

Bintang TRAPPIST-1 sendiri berjarak "hanya" 40 tahun cahaya atau sekitar 378 triliun kilometer dari Bumi sehingga relatif dekat dibanding bintang-bintang lain dalam galaksi Bima Sakti.

Tiga dari tujuh exoplanet yang bersangkutan mengorbit dalam jarak terlalu dekat dengan bintang sehingga kemungkinan terlalu panas untuk bisa memiliki air. Sementara, planet ketujuh terlalu jauh sehingga air bisa membeku.

Temperatur planet keempat, kelima, dan keenam diperkirakan ideal untuk kehidupan. Kalau ketiganya turut memiliki atmosfer serupa Bumi, maka bisa jadi di permukaannya terdapat lautan, danau, dan sungai yang diketahui sebagai tempat bermulanya kehidupan. (sumber: Kompas/Nasa)

Read More

Faktor Toleransi Umat Beragama Pukul Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia

Agus Nurudin. (Foto: Kompas)

JAKARTA, ASPEKTI– Untuk kali pertama pergerakan bisnis di Indonesia ikut dipengaruhi oleh faktor toleransi antarumat beragama, menyusul munculnya kasus penistaan agama oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini diketahui berdasarkan Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intention pada 13 Oktober-18 November 20916 yang dirilis di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Bahkan dari hasil survei yang melibatkan 30.000 konsumen online dari 63 negara sebagai responden itu, diketahui kalau akibat faktor tersebut Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia pada kuartal IV-2016 turun menjadi 120 poin dari 122 poin pada kuartal III-2016.


"Tapi meski turun dua poin, Indonesia masih berada dalam urutan teratas lima negara teroptimis di dunia setelah India (136), Filipina (132), dan Amerika Serikat (123), dan berada di atas Vietnam (112)," ujar Agus Nurudin, Managing Director Nielsen Indonesia, melalui siaran persnya kepada media.

Ia menjelaskan, ada dua indikator penyebab turunnya Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia pada kuartal IV lalu, yakni optimisme mengenai kondisi keuangan pribadi dalam 12 bulan mendatang dan keinginan berbelanja dalam 12 bulan mendatang.

Menurutnya, optimisme mengenai kondisi keuangan pribadi dalam 12 bulan mendatang memiliki skor 81, turun tiga poin dibandingkan pada kuartal III-2016. Sedangkan indikator keinginan berbelanja dalam 12 bulan mendatang memiliki skor 59, turun satu poin dari kuartal sebelumnya.

"Sementara itu optimisme mengenai prospek lapangan kerja dalam 12 bulan mendatang stabil di skor 68 sejak kuartal III 2016," jelasnya.

Faktor toleransi antarumat beraga berada di urutan kelima dari faktor penyebab turunnya indeks kenyakinan konsumen Indonesia. Melalui survei itu terungkap kalau ada 25% konsumen yang mengatakan bahwa mereka khawatir akan kondisi toleransi antaragama di Indonesia. Jumlah itu sama banyaknya dengan konsumen yang menyatakan khawatir akan kondisi stabilitas politik yang meningkat dibandingkan kuartal III 2016 yang hanya sebesar 13%.

“Jelang Pilkada, adanya kasus penodaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian diikuti dengan aksi 411 berdampak cukup signifikan pada keyakinan konsumen Indonesia pada kuartal IV 2016," jelas Agus.

Ia mengingatkan bahwa Pilkada DKI belum selesai, dan ia berharap semua pihak bersama-sama menjaga kondisi agar tidak semakin runyam.

"Semua pihak hendaknya melakukan hal-hal positif dalam menjaga kebangsaan dan meningkatkan rasa aman dan keyakinan masyarakat,” pungkasnya. (man)

Read More

Kadin Jakut Gelar RAPIMKOTA di Graha Kirana

JAKARTA, ASPEKTI- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Utara Kepengurusan Masa Bakti 2015-2020 menggelar RAPIMKOTA III/2017.

Informasi dari pengurus menyebutkan, penyelenggaraan ini mengacu pada pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar KADIN bahwa Dewan Pengurus KADIN Kota menyelenggarakan RAPIMKOTA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

RAPIMKOTA diselenggarakan pada:
Hari          : Rabu
Tanggal     : 22 Februari 2017
Pukul        : 08:00 WIB s/d selesai
Tempat     : Graha Kirana Lantai 2, Jalan Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara

Acara ini antara lain dihadiri Ketua Umum Kadin DKI Ir. H. Eddy Kuntadi, Ketua Kadin Kota Jakarta Utara DR Sungkono Ali, dan Walikota Jakarta Barat Wahyu Haryadi. (berita ini juga ditayang di http://aspekti.org/). (man)

Read More

Kadin Jakbar Selenggarakan RAPIMKOTA III/2017

JAKARTA, ASPEKTI- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Barat Kepengurusan Masa Bakti 2015-2020 menggelar RAPIMKOTA III/2017.

"Penyelenggaraan ini mengacu pada pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar KADIN bahwa Dewan Pengurus KADIN Kota menyelenggarakan RAPIMKOTA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun," jelas Dewan Pengurus Kadin Jakarta Barat Hotlan Panjaitan dalam undangannya kepada Aspekti..


RAPIMKOTA diselenggarakan pada:
Hari       : Kamis
Tanggal  : 23 Februari 2017
Waktu   : 08:00 WIB s/d selesai
Tempat  : Hotel Ciputra, Dian 2 Ballroom, Lantai 6, Jalan Letjen S Parman, Grogol, Jakarta Barat

Acara yang juga diisi dengan pengukuhan dan pengesahan komisariat Kadin Jakarta Barat, Kecamatan se-Jakarta Barat ini antara lain dihadiri Ketua Umum Kadin DKI Ir. H. Eddy Kuntadi, Ketua Kadin Kota Jakarta Barat Ir Hotlan Panjaitan, dan dibuka secara resmi Walikota Jakarta Barat HM Anas Effendi. (berita ini juga tayang di http://aspekti.org/). (man)

Read More

Teliti Fenomena Kemaritiman, BMKG Gelar Ekspedisi Indonesia Prima

JAKARTA, ASPEKTI.ORG- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali menggelar Ekspedisi Indonesia Prima (Indonesia Program Initiative on Maritime Observation and Analysis) 2017 untuk meneliti berbagai fenomena kemaritiman.

“Ekspedisi ini melakukan perbaikan buoy di Samudera Hindia, juga bermanfaat untuk mengetahui iklim ekstrem,” kata Kepala BMKG Andi Eka Sakya di Dermaga Perikanan Muara Baru, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Ekspedisi kelautan itu digelar bersama oleh BMKG, LIPI dan badan cuaca Amerika NOAA yang akan berlangsung sejak 20 Februari hingga 16 Maret 2017 menempuh dua rute, yaitu mulai dari Jakarta, Samudera Hindia, Sabang dan rute Sabang, Pidie, Selat Malaka Jakarta.

Kegiatan ini akan dilengkapi dengan open ship dan miniworkshop yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum pada saat kapal bersandar di Sabang.

“Kita juga mengundang masyarakat untuk mengenal aktivitas kapal ini lewat miniworkshop,” tambah Andi.

Indonesia Prima 2017 merupakan kelanjutan dari misi sebelumnya kerja sama sains dan teknologi kelautan bersama dengan Amerika selama tiga tahun terakhir.

Kegiatan tersebut bertujuan melakukan perawatan dan pembaruan buoy/mooring laut ATLAS yang merupakan bagian dari dari Program Penelitian RAMA (Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction) dengan memasang rangkaian buoy mooring laut dalam.

RAMA sendiri merupakan program kerja sama penelitian multi nasional dalam pembangunan data dasar kelautan untuk pemantauan dan prediksi sistim monsun, variabilitas iklim, dan interaksi antara laut dan atmosfer global, khususnya di sekitar benua Asia dan Samudera Hindia, dan menjadi bagian dari GOOS (Global Ocean Observing System) yang melengkapi kekosongan data laut di sekitar Benua Maritim Indonesia.

Pada Ekspedisi kali ini, BMKG-NOAA-LIPI menggunakan kapal Baruna Jaya VIII akan membawa tiga pakar kelautan NOAA, 25 personil/peneliti BMKG dan P2O LIPI, dan 23 kru kapal dan teknisi. (sumber: Antara)

Read More

Kemenkominfo Lakukan Konsultasi Publik tentang RPM Frekuensi Radio

JAKARTA, ASPEKTI.ORG- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan konsultasi publik melalui situs kementerian (www.kominfo.go.id) terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika tentang Netral Teknologi Untuk Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3 GHz.

“Tujuan dari penyusunan RPM tentang Netral Teknologi Untuk Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3 GHz adalah untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan spectrum frekuensi, mendorong perkembangan dan inovasi teknologi, mendukung pengembangan industri dalam negeri, dan memberikan manfaat yang sebebsar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Plt Kabiro Humas Kemenkominfo Noor Iza melalui siaran persnya, Jumat (17/2/2017).

Ia menambahkan, penggunaan netral teknologi tersebut wajib memenuhi ketentuan:
– Larangan menimbulkan larangan yang merugikan
– Batasan emisi sesuai perundangan
– Persyaratan teknis alat dan/atau perangkat yang ditetapkan
– Melakukan koordinasi dengan penggunaan frekuensi lainnya.
– Manfaat penyusunan RPM tentang Netral Teknologi Untuk Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3 GHz adalah agar penyelenggara dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat seperti kecepatan akses dan kapasitas.

Hal-hal yang menjadi pengaturan baru dalam RPM ini yaitu memberikan kebebasan dalam memilih teknologi sesuai dengan izin penyelenggaraannya. Sedangkan hal-hal yang dihilangkan dari pengaturan yang existing adalah ketentuan keterikatan teknologi yang telah ditentukan.

“Tanggapan dan masukan terhadap RPM dimaksud dapat disampaikan melalui email: siti008@kominfo.go.id, siti_ch@postel.go.id dan rahman@postel.go.id, mulai dari tanggal 17 – 27 Februari 2017,” imbuh Noor.

Berkas soft copy dapat diunduh melalui link berikut: Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Netral Teknologi Untuk Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3 GHz. (man)

Read More

Mesin ATM Ini Bikin Nasabah Tak Perlu ke Bank Lagi

JAKARTA, ASPEKTI.ORG- Apa yang biasa Anda lakukan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? Kebanyakan nasabah biasanya akan menjawab menarik uang, transfer dana, hingga melakukan pembayaran tertentu.

Fungsi-fungsi semacam itu memang tidak banyak berubah sejak mesin ATM diperkenalkan untuk pertama kali. Namun ada beberapa fungsi di mana nasabah harus datang ke bank, seperti mengurus pinjaman, kartu kredit, dan sebagainya.

Nah, NCR, salah satu perusahaan pengembang ATM, baru saja berinovasi dengan mesin barunya yang diberi nama SelfServ80. Melalui mesin tersebut, nasabah dikatakan sudah tidak perlu lagi ke bank. Kok bisa?

Ketimbang hanya digunakan untuk menyetor atau menarik uang, mesin tersebut ternyata bisa digunakan untuk konferensi video dengan teller, seperti yang biasa dilakukan nasabah di bank.

Layar sentuh di mesin ATM berbentang 19 inci membuat pengguna seperti berhadapan langsung dengan pegawai bank. Mengajukan kartu kredit dan wawancara pinjaman uang secara teori bisa dilakukan melalui perangkat ini, melalui sambungan konferensi video Skype yang terpasang di mesin.

Sebagaimana KompasTekno rangkum dari BGR, Senin (20/2/2017), dengan ATM berkemampuan konferensi video ini, pihak bank bisa saja menawarkan layanan yang lebih panjang dari waktu operasional biasanya.

Selain itu, mesin semacam ini dikatakan bisa mengurangi antrean di bank fisik.

Menariknya, mesin ATM SelfServ80 dikatakan sudah bakal hadir pada tahun ini juga. Menurut NCR, beberapa bank besar di seluruh dunia sudah memesan perangkat tersebut. (sumber: kompas)

Read More

Kemenkominfo Gelar Pelatihan dan Sertifikasi bidang Informatika

JAKARTA, ASPEKTI.ORG- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika memfasilitasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi angkatan kerja muda bidang Informatika.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan kompetensi angkatan kerja muda di bidang Informatika,” jelas Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza melalui siaran pers, Jumat (17/2/2017).

Ia menambahkan, pembuktian kompetensi SDM bidang Kominfo yang sesuai dengan SKKNI dilakukan dengan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kominfo di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra.

Sertifikat kompetensi SKKNI dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Tujuan dilaksanakannya pelatihan dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang informatika ini adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang informatika di dunia industri informatika nasional pada khususnya, dan untuk bersaing di dunia internasional pada umumnya.

“Kegiatan fasilitasi sertifikasi nasional diselenggarakan dalam bentuk pemberian materi pengantar sebagai bahan penyegaran kembali terhadap topik yang akan diujikan, dan kemudian dilanjutkan dengan ujian sertifikasi,” imbuh Noor.

Angkatan kerja muda bidang Informatika yang akan ikut serta dalam pelatihan dan sertifikasi sebanyak 75 orang dengan kualitas minimal lulusan D1, D2 dan D3 yang saat ini belum bekerja, dan tidak sedang melanjutkan pendidikan.

1. Lulusan SMK : Nilai Akhir rata-rata minimal 70 dari skala 100 ( Baik )

2. Lulusan D1/D2/D3 : Index Prestasi Kumulatif ( IPK ) 3.00 dari skala 4.00 (Baik)

Untuk Februari akan diadakan di dua kota, yakni:

1. Palembang (22-24 Februari 2017). CP Bapak Jarwo Telp: 021-3846189 dengan bidang keahlian: Junior Programer / Junior Web Programmer, Network Technician dan/atau Junior Office Operator

2. Banjarmasin (28 Februari-2 Maret 2017). CP Bapak Achmad Yansyuru, Telp: 021-3846189 dengan bidang keahlian: Operator Komputer Junior, Desain Grafis Junior dan/atau Junior Programer

Kegiatan ini bekerjasama dengan LSP ( Lembaga Sertifikasi Profesi ) LSP TIK http://www.lsptik.or.id kategori P 3.

Pendaftaran kepesertaan langsung di Website LSP masing-masing sesuai dengan lokasi kota yang dijadikan TUK atau ke Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika, Kementerian Kominfo Jln. Merdeka Barat No.9 Gedung Belakang Lantai 4 atau membuka https://litprofinformatika.kominfo.go.id atau telp dan fax ke 021-3846189. (man)

Read More