2018, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6,1 Persen

JAKARTA, ASPEKTI-  Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan kapasitas fiskal dan pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 disusun dengan semangat optimisme, meski tetap harus realistis dan kredibel.

“Sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga sudah harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018, menjadi kira-kira 5,4%-6,1%,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna paripurna tentang Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) dan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2018, serta Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/03/17) sore.

Untuk itu, menurut Presiden, semua Kementerian harus kerja keras dan melakukan langkah-langkah konkret, tidak bekerja rutinitas, tidak bekerja yang monoton, tidak bekerja linier, tidak bekerja bussines as ussuall.

“Saya kira ini harus ditekankan pada yang ada di bawah kita, agar betul-betul langkah-langkah konkrit itu ada,” tegas Presiden seraya menambahkan, yang juga harus diperhatikan adalah meningkatkan rasio perpajakan terhadap Product Domestic Brutto (PDB) menjadi sekitar 11%.

BERITA TERKAIT
-  Anggota Kadin dan Ardin Harus Independen

Terkait RAPBN 2018 itu, Presiden menekan pentingnya penajaman program prioritas, sehingga setiap program itu betul-betul mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Untuk investasi karena kapasitas fiskal yang terbatas, Presiden meminta agar tidak hanya bergantung kepada pemerintah, investasi pemerintah. Ia mengingatkan, sumber-sumber investasi di tahun 2017, apalagi nanti di tahun 2018 memang sebagian besar harus berasal dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, peran Capital Expenditure-nya BUMN harus betul-betul ditingkatkan, sehingga ini akan betul-betul meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

“Sekali lagi saya ulangi, kalau ada swasta yang masuk serahkan saja kepada swasta, jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk, sudah,” tegas Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (sumber: kominfo.go.id)