 |
| Menkominfo Rudiantara. |
JAKARTA, ASPEKTI- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi.
“Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi di mana pun mereka tinggal di seluruh Indonesia,” katanya dalam Sosialisasi Proyek Palapa Ring Paket Timur di Jayapura, Kamis (23/02/2017), seperti dilansir laman Kemenkominfo.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah menetapkan kebijakan affirmative policy atau kebijakan keberpihakan kepada masyarakat, karena pemerintah tidak melihat untung rugi, melainkan fokus pada bagaimana masyarakat mendapatkan hak yang sama.
Rudiantara menegaskan, pendekatan pembangunan yang dianut pemerintah saat ini adalah Indonesia Sentris. Artinya, lebih mengutamakan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.
“Pemerintah melihatnya bagaimana manfaat ekonomi makro, manfaat Indonesia secara keseluruhan, tidak Jawa Sentris tetapi Indonesia sentris. Bahkan di Nawacita nomor tiga, pembangunannya dari pinggiran,” tambahnya.
Lebih lanjut Menkominfo menjelaskan posisi Indonesia dalam infrastruktur telekomunikasi di wilayah regional.
“Kalau kita bicara infrastruktur telekomunikasi di regional, Indonesia nomor empat di kawasan regional setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kalau mengikuti ITC Indeks, kita ini nomor enam di kasawan Asia,” paparnya.
Meski demikian, Rudiantara menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur tersebut bergantung pada kondisi geografis negara.
Ketimpangan ini, katanya, harus dipersempit dan cara, antara lain, fokus untuk membangun di daerah yang tidak feasible.
Ia mengakui kalau pelaksanaan pembangunan infrastrutur telekomunikasi memang tidak mudah. Dari 514 kabupaten/ kotamadya di Indonesia, ada 57 kabupaten/ kotamadya yang masih terisolir untuk mendapatkan akses internet cepat.
Mengutip data survei, Rudiantara menjelaskan ketimpangan akibat infrastruktur yang belum merata.
"Survei yang ada mengatakan kita yang tinggal di Jakarta bisa mengakses 4G dengan kecepatan downloadnya 7mbps, tapi yang di Timur hanya 300 kbps. Dari sisi harga yang harus dibayar, yang di Timur harus mebayar lebih mahal daripada di Jakarta,” paparnya.
Rudiantara berharap pada 2019 tidak ada lagi ibukota kabupaten atau kota yang tidak bisa mempunyai akses internet dengan kecepatan tinggi. (man)
“Di tahun 2019 kita harapkan layanan internet tidak jauh berbeda khususnya di ibukota kabupaten atau kota dan dari sisi harganya harusnya sama,” pungkasnya.
Berita ini juga dapat dibaca di http://aspekti.org/. (man)
0 komentar:
Posting Komentar